Bertemu Kepala BIN-Kapolri, Lukas Enembe: Diskusi Persatuan di Papua

Pembca setia Kabar-kabin, dimanapun anda berada.Berbagai isu terhangat dan bahkan terhebong sepanjang masa kami mencobanya untuk menyajikanya buat para pembaca semuanya. Dengan harapan informasinya bisa tersalurkan sengna benar dan seutuhnya. Dan sebagai contoh seperti peristiwa Bertemu Kepala BIN-Kapolri, Lukas Enembe: Diskusi Persatuan di Papua yang baru-baru ini bikin heboh jagat dunia manya dan kaum sosail media, yang suguh menggelitik dan menarik untuk diperbincangkanya

Dan tidak hanya keseruan Bertemu Kepala BIN-Kapolri, Lukas Enembe: Diskusi Persatuan di Papua saja bahkan rasa penarasan bagi seorang yang mendengarnyapun ikut atusias untuk menyanggah dalam tiap perdebatan di sosmed itu. Barbagai sanggahan kritikan yang membangun atau sebaliknya bertebaran di situ. Dan untuk itu alangkah baiknya cermati terlebih dahulu kebebaranya ya, Jangan langsung percaya saja. Dan berikut ulasanya.

Mata Lelaki - Gubernur Papua Lukas Enembe membantah pertemuan dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw untuk memasangkan Lukas-Paulus dalam Pilgub Papua 2018. Pertemuan tersebut semata-mata laporan dari Lukas agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua. Agen Bola Terpercaya

"Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus)," ujar Lukas saat dihubungi, Jumat (15/9/2017). Agen Casino Terbaik

Menurut Lukas, pertemuan itu memang terjadi. Tepatnya di rumah Kepala BIN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/9) lalu. Agen Poker Indonesia Terbesar

"Tapi banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN," ujarnya.

Lukas mengatakan pertemuan itu membahas banyak hal. Salah satunya mengenai kejadian pascapilkada serentak 2017.

Lukas meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo untuk segera dilakukan pelantikan. "Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," ucapnya.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Lukas, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal 6 tahun lagi.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design. "Nah setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa. Saya diskusi itu," lanjut dia.

Hampir di setiap pilkada selalu terjadi permasalahan. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar. "Tentu rakyat juga yang kasihan," ucap dia.

Terakhir, Lukas juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan PON di Papua. Papua akan menjadi tuan rumah PON pada 2020.

"Kami meminta dukungan dari BIN dan Polri untuk mengamankan itu," katanya.

#Sumber

Tweet

Subscribe to receive free email updates: