Anggota Fraksi Gerindra Khawatir Anies-Sandi Dikerjai PNS DKI

Pembca setia Kabar-kabin, dimanapun anda berada.Berbagai isu terhangat dan bahkan terhebong sepanjang masa kami mencobanya untuk menyajikanya buat para pembaca semuanya. Dengan harapan informasinya bisa tersalurkan sengna benar dan seutuhnya. Dan sebagai contoh seperti peristiwa Anggota Fraksi Gerindra Khawatir Anies-Sandi Dikerjai PNS DKI yang baru-baru ini bikin heboh jagat dunia manya dan kaum sosail media, yang suguh menggelitik dan menarik untuk diperbincangkanya

Dan tidak hanya keseruan Anggota Fraksi Gerindra Khawatir Anies-Sandi Dikerjai PNS DKI saja bahkan rasa penarasan bagi seorang yang mendengarnyapun ikut atusias untuk menyanggah dalam tiap perdebatan di sosmed itu. Barbagai sanggahan kritikan yang membangun atau sebaliknya bertebaran di situ. Dan untuk itu alangkah baiknya cermati terlebih dahulu kebebaranya ya, Jangan langsung percaya saja. Dan berikut ulasanya.

Mata Lelaki - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif kecewa dengan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus anggaran pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Agen Bola Terpercaya

Dia khawatir pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI akan berbuat hal yang sama ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Saya kan lihatnya aspek politik dong, kebijakan pimpinan kok bisa-bisanya tidak dijalankan. Saya tidak mau berikutnya Anies-Sandi memerintahkan ke bawahannya hanya iya iya saja, begitu eksekusi enggak bisa," ujar Syarif, ketika dihubungi Senin (28/8/2017). Agen Casino Terbaik

Anggota Fraksi Parta Gerindra itu sebelumnya menyebut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dikerjai bawahannya terkait penghapusan anggaran RPTRA. Dia tidak ingin Anies-Sandi juga dikerjai saat memimpin nanti. Agen Poker Indonesia Terbesar

Komisi A pun sempat meminta para wali kota untuk mempertahankan anggaran tersebut dalam rapat bersama badan anggaan (banggar).

"Kita harus menghargai pimpinan kan. Bagaimana pun caranya ya dicari payung hukumnya, pasti bisa kok," kata Syarif.

Dia menilai para PNS DKI berani menghapus anggaran tersebut karena Basuki Tjahaja Purnama sudah tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Anggaran pengadaan lahan RPTRA di tiap wali kota merupakan perintah Ahok saat masih menjabat gubernur.

"Intinya karena enggak ada Ahok, mereka enak-enakan lempar tanggung jawab. Kalau ada Ahok saya yakin pada dipanggil, diberhentikan," ujar Syarif.

#Sumber

Tweet

Subscribe to receive free email updates: